MANAJEMEN KULTUR PESANTREN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN YOGYAKARTA
Oleh : Hidayatullah, SHI
A.Pendahuluan
Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut Community Development (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (United States Departement of Agriculture, 2005). CD tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (StandingConference for Community Development, 2001).1
Empowering atau pemeberdayaan merupakan konsep mutakhir. Konsep terdahulu barulah sebatas liberation atau pembebasan, atau sebatas independency atau kebebasan. Ketiga konsep tersebut teerkait dengan development atau pembangunan.pembangunan pada konsep awal identik dengan modernization yang diasosiasikan dengan westernization. Dengan konsep yang lebih all inclunsive konsep development dapat dan sebaiknya diganti dengan social change atau perubahan sosial.
Dalam konsep ilmu politik, pemeberdayaan masyarakat merupakan upaya politik untuk memberikan otoritas kepada masyarakat membuat berbagai keputusan dan berbagai social action, dan biasa disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi berngkat dari paradigma pemikiran bahwa yang memiliki otoritas adalah pemerintah pusat atau central government. Desentralisasi memiliki ragam implementasi yang berbeda-beda antara dekonsentrasi, delegasi, devolusi, otonomi dan privatisasi.2
Program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dirumuskan dan dilaksanakan dengan pendekatan bottom up, dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanan program ioni ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.
Dalam makalah ini akan dipaparkan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan khususnya kota Yogyakarta. Sehingga akhirnya dapat dirumuskan pola pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin kota.
B.Pembahasan
Kemiskinan adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupam kita. Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Guna membahas masalah ini perlu dilakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana cara mengukurnya.
Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu perspektif kultural (cultural perspective) dan perspektif struktural atau situasional (situational perspective).3
Masing-masing perspektif memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri, dalam menganalisis kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut “a strong feeling of marginality” seperti apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior.
Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tindakan terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap dari pada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.4
Berkaitan dengan hal tersebut pemberdayaan masyarakat miskin terutama yang ada di kota perlu untuk penanganan lebih serius. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Yogyakarta merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial di Yogyakarta, di mana penanganan dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan tersebut. 5
Kota Yogyakarta yang berpredikat sebagai kota pelajar dan kota budaya berhak mengklaim sebagai kota besar yang maju dan otonom, sesungguhnya harus berkaca pada dua hal yaitu :
Pertama, sejauh mana kota itu ikut berpasrtisipasi dalam proses pemberdayaan penduduknya, khususnya penduduk miskin yang belum mempunyai akses dan xcenderung menyebabkan berbagai macam masalah dan diantaranya adalah masalah kumuh.
Kedua, sejauh mana penduduk kota tergolong marginal telah berhasil dientas dari kungkungan kemiskinan, dan sejauh mana kesenjangan sosial telah tereliminasi. Namun demikian, pemerintah sebenarnya telah melaksanakan berbagai macam upayauntuk mengurangimasalah sosial tetapi hasilnya belum optimal. Ini terbukti masih ada kawasan kumuh baik yang katagori kumuh kota, dan kumuh pinggiran yang masih perlu pembenahan. 6
C.Sekilas Tentang Sejarah Kota Yogyakarta
Semasa Kerajaan Mataram dipimpin Sri Susuhunan Paku Buwono II dan berkedudukan di Kartasuro, tahun 1742 terjadi pemberontakan oleh orang-orang Thionghoa yang kemudian terkenal sebagai Geger Patjina. Pemberontakan dipimpin Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, putra Pangeran Mangkubumi. Pada saat pemberontakan terjadi, Paku Buwono (PB) II menyelamatkan diri ke Ponorogo bersama penasehatnya Van Hohendorff dan Wakil Gubernur Jenderal Van Imhoff. Dengan bantuan VOC pemberontakan berhasil ditumpas, dan dalang pemberontakan Raden Mas Said diasingkan ke Ceylon.
Setelah kekacauan mereda PB II meminta bantuan VOC merebut kembali ibukota Mataram di Kartasura. Maka ditandatanganilah perjanjian Ponorogo (1743) yang murni merupakan kontrak politik, bukan lagi sekedar kontrak dagang seperti seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya. Ketika menandatangani perjanjian ini PB II sama sekali tidak berkonsultasi dengan para pembesar keraton termasuk Pangeran Mangkubumi.
Peristiwa tersebut kemudian memicu perselisihan dikalangan keluarga keraton, terutama antara PB II dengan Pangeran Mangkubumi. Sementara itu PB II juga menempuh langkah besar dengan memindahkan ibukota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta (1745) karena ibukota lama porak poranda akibat geger Patjina.
Atas usulan VOC, perselisihan didalam keraton didamaikan dengan dibuatnya Perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755. Inti dari perjanjian yang ditandatangani di Gianti, Salatiga tersebut adalah pembagian kerajaan Mataram menjadi dua. (Itu sebabnya perjanjian Gianti disebut juga Palihan Nagari). Sebagian kerajaan dikuasai Sri Susuhunan PB II dan sebagian lagi dikuasai Sri Susuhunan Kabanaran yang kemudian berganti gelar menjadi Sri Sultan Hamengku Buwana I Senopati Ing Alaga’Abdu’rachman Sajidin Panata Gama Kalifa’tulah I.
Sebulan setelah perjanjian Gianti ditandatangani, 13 Maret 1755, Sri Sultan HB I mengumumkan nama Ngajogjakarta Hadiningrat sebagai kerajaan Mataram yang baru dan dipilih nama Ngajogjakarta sebagai ibukota. Pembangunan ibukota dimulai dengan membangun keraton. Selama keraton dibangun, HB I tinggal sementara di pesangrahan Ambarketawang yang terletak di Gamping, kurang lebih 5 km sebelah barat keraton yang sedang dibangun.
HB I mulai memasuki keraton pada 7 Oktober 1756. Tangggal dan tahun ini akhirnya disepakati sebagai hari jadi Kota yogyakarta.
Bersama dengan pembangunan keraton HB I memerintahkan membangun kampung disekeliling keraton. Kampung-kampung tersebut kemudian diberi nama menurut profesi orang-orang yang diperbolehkan tinggal dikampung-kampung itu. Kampung Bintaran untuk tinggal para Pangeran Bintara, Kampung Surokarsan untuk tinggal prajurit Surokarsan, Dagen untuk tinggal para undagi atau tukang kayu dan sebagainya.
Tahun 1813 lahir pemerintah Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Bendoro Pangeran Notokusumo, putra HB I yang oleh Sri Sultan III diangkat menjadi Pangeran Merdeka dengan gelar kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualaman I. Sejak berdirinya Kadipaten pakualaman ini pemerintah di Ngajogjakarta berubah sedikit karena Kadipaten Pakualaman memiliki wilayah kekuasaannya sendiri.
Pada saat itu orang-orang Belanda kebanyakan tinggal dikampung Lojikecil, kemudian meluas ke Cokrodiningratan, Jetis dan Kotabaru. Orang Arab tinggal dikampung Sajidan dan Orang Thionghoa tinggal disekitar Kranggan.
Stasiun KA pertama di Yogya adalah Stasiun Lempuyangan yang dibuka pertama kali pada 2 Maret 1872 dan melayani rute Semarang-Yogya. Stasiun Tugu baru mulai dioperasikan 2 Mei 1887. Pertumbuhan kota yogyakarta tumbuh pesat sejak dibukanya dua stasiun ini.
Tahun 1890 berdiri kongsi Gas untuk pertama kalinya di Kampung Pathuk. Penerangan kota dilayani oleh Kongsi Gas ini. Listrik baru mulai dibangun jaringannya tahun 1917.
Sebelum ada penerangan gas, pengairan ledeng sudah lebih dulu dibangun, yakni bersamaan dengan dibangunnya Benteng Vredenburg (1765). Mata air berada di Desa karanggayam yang sampai sekarang masih berfungsi sebagai sumber air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM.
Hampir bersamaan dengan dibangunnya pengairan ledeng, juga dibangun saluran pembuangan air limbah dan kotoran di dalam tanah (riool). Yogya merupakan kota ketiga di Indonesia yang mempunyai anak sungai didalam tanah yang berfungsi sebagai pembuangan limbah. Penyaring limbah yang pertama dibangun ada dikampung Ngasem, dekat keraton. Tetapi pada jaman pendudukan Jepang, pengolah limbah ini dihancurkan.
Ngajogjakarta pernah mengukir sejarah penting sebagai wilayah pertama yang menyatakan diri bergabung dengan pemerintah RI segera setelah diproklamasikan pada 17 agustus 1945.
Kota Yogyakarta semakin padat penduduknya sejak secara tidak terduga menjadi ibukota RI. Untuk sementara pindah ke kota ini pada 4 Januari 1946, yakni pada saat Belanda melancarkan agresi militernyayang pertama. Serta merta kota menjadi semakin padat karena bukan hanya pegawai pegawai pemerintahan saja yang berbondong-bondong pindah ke Yogya tetapi juga penduduk sipil yang merasa tidak aman tinggal di Jakrta. DiYogyakarta pula uang RI untuk pertama kalinya dicetak dan diedarkan yakni pada 26 Oktober 1946.
Meskipun kemudian pada tanggal 6 Juli 1949 ibukota kembali ke Jakarta, tetapi banyak dari penduduk sipil yang tidak kembali ke Jakarta. Sejak inilah sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bermunculan. Sampai sekarang, Yogyakarta selalu ramai dikunjungi para pelajar dan mahasiswa yang ingin belajar di Yogyakarta.7

D.Komponen kegiatan
Program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di kota Yogyakarta merupakan program pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat (community based decvolepment). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkunghannya secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun Program pemberdayaan masyarakat miskin kota meliputi :8
1. Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pelatihan ketrampilan. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), yaitu meliputi antara lain pelatihan manajemen kelembagaan, dan pelatihan ketrampilan (komputer, menjahit membuat kue, memasak dll)
2.Penguatan lembaga pengelola program di masyarakat dengan bentuk unit pembinaan keluarga miskin (UPKM) di setiap kelurahan yang bertugas untuk mengelola dan membina keluarga miskin.
3.Pengembagan usaha kecil menengah. Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk pengembangan usaha kecil menengah, membuka peluang/kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, meliputi antara lain pelatihan industri kecil, dan pemberian kredit untuk modal usaha.
4.Perbaikan rumah. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal, baik fisik maupun kejelasan status perizinannya, antara lain meliputi perbaikan dapur, KM/WC, dan komponen rumah lainnya.
5.Perbaikan prasarana lingkungan. Pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan (prasarana) permukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran, fasilitas, persampahan dan MCK umum.
Berdasarkan lingkup kegiatan program yang ditangani, maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan meliputi : daya manusia (pengembangan sumber daya manusia) daya usaha (pengembangan usaha kecil dan menengah) dan daya lingkungan (peningkatan kondisi fisik lingkungan dan permukiman.
E.Model pelaksanaan
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan pemeberdayaan masyarakat miskin perkotaan, digunakan metode pelaksanaan yang kegiataannya meliputi :
1)Pemberian pendampingan kepada warga
Tujuan dari pendampingan masyarakat ini adalah :
Agar pelaksanaan program dengan pola pendampingan dan pendekatan bottom up dapat terlaksana dengan baik dan sekaligus mampu menumbuhkan motifasi dan peran serta masyarakat kampung dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan.
2)Memberikan fasilitas jasa dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk arahan/bimbingan teknis tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung.
3)Mengoptimalkan peran lembaga masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
4)Menjalin suatu kerja sama dengan segenap potensi yang ada di masyarakat (profesional, perguruan tinggi, LSM dll)terutama dalam hal alih pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan program pembangunan sosial.
5)Menumbuhkan motivasi danm upaya kemandirian warga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan agar pada masa mendatang masyarakat tersebut dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri, terbuka bertanggung jawab, dan berkelanjutan.9
F.Pendampingan Masyarakat
Pelaksanaan program pemberdyaan masyarakat miskin perkotaan adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, di mana pola pendekatan yang akan digunakan adalah bottom up, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan program di kampung tim pendampingan akan lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator, tim pendamping harus berusaha untuk dapat menumbuhkan motivasi dan inisiatif masyarakat ini turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial. Selain itu, tim pendamping ini juga harus menanamkan semangat kemandirian agar pada saatnya nanti masyarakat dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, tim pendamping akan membantu masyarakat, terutamadalam memberikan arahan dan bimbingan teknis prosedur pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi dan pengenalan manfaat program, penguatan kelembagaan, penyususnan rencana kegiatan, pencairan dana, implemaentasi program sampai pengawasan.10
1)Tugas tim pendampingan masyarakat adalah sebagai berikut :11
i)Melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data penduduk miskin khususnya yang menjadi sasaran kegiatan, melaksanakan pengamatan lingkungan pada masing-masing lokasi kampung untuk pengenalan lapangan,identifikasi awal, dan pengumpulan data tentang kondisi fisik lingkungan.
ii)Memberikan pelatihan kepada lembaga pengelola kegiatan di masyarakat.
iii)Memfasilitasi pelaksanaan pemberian pelatihan ketrampilan bagi warga.
iv)Memberikan bimbingan teknis kepada warga untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik (rumah dan prasarana lingkungan)
v)Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan/pengembangan KUBE (kelompok usaha bersama) pemberdayaan masyarakat pekotaan.
vi)Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan 2009
vii)Menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.

2)Kewajiban Tim Pendamping
Dalam pelaksanaan tugas-tugas pendampingan masyarakat pada masing-masing kampung tim pendamping harus mampu bekerja sama dengan segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan program pemeberayaan masyarakat miskin perkotaan.
Tim pendampingan ini memiliki peran dan posisi yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program, turut menentukan berhasil tidaknya implementasi program pada masing-masing kampung. Kepada masyarakat kampung, secara moral tim pendamping memiliki tanggung jawab agar kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu menumbuhkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk berperan serta dalam mensukseskan program ini. Sedangkan kepada pemerintah kota Yogyakarta (dinas sosial dan pemberdayaan perempuan) tim pendamping ini secara teknis dan administrasi juga memiliki tanggung jawab untuk meksanankan kegiatan pendampingan dengan baik, agar pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kampung dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut tim pendamping masyarakat ini memiliki kewajiban antara lain :
a)Melaksanakan tugas – tugas pendampingan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.dan memberikan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan pada masing-masing kampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
b)Terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan proyek, baik kegiatan di lapangan maupubn kegiatan-kegiatan dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.
c)Terlibat secara aktif dalam kegiatan monitor, evaluasi dan pengewasan terhadap perkembangan pelaksanaan pada masiong-masing kampung.
d)Mendukung pemerintah kota Yogyakarta dan masyarakat dalam upaya mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.12

G.Pemberian Pelatihan
Untuk jenis pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain :
1)Pelatihan kolektif untuk menyiapakan program kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau kelompok anggota masyarakat meliputi ;
Lingkungan, rumah, dan keluarga sehat.
10 program pokok PKK
Kewirausahaan
2)Pelatihan individual untuk menyiapkan program kegiatan yang dilakukan secara individual atau kelompok kecil masyarakat.
3)Bentuk pelatihan penghayatan SDM yang terdiri dari :
Pelatihan Sumber Daya Manusia (individual)
Memasak, dengan diutamakan untuk gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan, dan berminat pada ketrampilan memasak.
Menjahit, dengan peserta diutamakan untuk gakin yang mempunyai usaha di bidang menjahit.
Membuat kue, dengan diutamakan untuk gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan membuat kue.
Perbengkelan/montir, dengan diutamakan untuk gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan perbengkelan/montir
Kursus mengemudi, dengan diutamakan untuk gakin yang mempunyai di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan mengemudikursus komputer, dengan diutamakan untuk gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat di bidang komputer
Pelatihan Sumber Daya Manusia (kolektif)
Ada lima materi yang akan diberikan dalam pelatihan kolektif ini, yaitu pelatihan rumah sakit dan lingkungan sehat, keluarga sehat, dan pelatihan kewirausahaan.
Penguatan pengelola
Penguatan pengelola sebaiknya diberikan kepada pada saat para pelaksanaan dan pada pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan, juga meningkatan ketrampilan mengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.
Kegiatan ini meliputi penguatan dalam perencanaan kegiatan, sosialisasi dan advokasi,pengadministrasian kegiatan program, serta monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.
Program daya usaha yang terdiri dari:
Stimulan modal usaha untuk keluarga miskin melalui pinjaman bantuan yang bergulir di mana besar pinjaman akan ditentukan melalui rapat penyandang dana dengan pengelola program.
Pengelola bantuan ini dilaksanakan oleh kelompok usaha ekonomi bersama (KUBE) yang telah dibentuk oleh masyarakat.
Program daya lingkungan yang terdiri dari :
Perbaikan rumah dan perbaikan lingkungan. Dana untuk perbaikan rumah dan lingkungan diberikan kepada keluarga miskin dan lingkungannya.Besarnya dana ditentukan oleh penyandang dana dan penglola.13
H.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan pemanfaatan dana monitor dengan format-format monitoring yang disusun oleh KUBE-KOBE, dinilai oleh pengelola dana (UPKM), dan diketahui oleh konsultan pendamping. Monitoring ini akan dilengkapi dengan rekaman visual (foto) dan keadaan 0%, 25%, 50% 75% hingga 100 %.
Kegiatan evaluasi dan monitoring ini akan terus dilaksanakan oleh masyarakat selama dana masih bergulir, meskipun secara kontrakltual konsultan pendamping telah selesai masa kerjanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan pada masing-masing lokasi kampung. Pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini dinas sosial dan pemberdayaan perempuan diharapkan berperan sebagai motivator dan fasilitator agar implementasi program-program pada masing-masing kawasan kumuh dapat sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan ini lebih bersifat sebagai kegiatan untuk memotivasi masyarakat kampung, agar mereka lebih peduli terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemberdauyaan masyarakat miskin perkotaan.14
H.Penutup
Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang Deficit based dan Strength Based. Pendekatan Deficit-based terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.
Di sisi lain, pendekatan Strengh Based (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode Appreciative Inquiry terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. Appreciative Inquiry merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan.15















Daftar Pustaka
United States Depatment of Agriculture (2005). Community Development Technical Assistance: Handbook. http://ocdi.usda.gov, 17/06/2009
Lubis, Theresiah. Makalah : Community Development dan Nilai-Nilai yang Mendasari. Dipresentasikan pada Temu Ilmiah Dalam Rangka LUSTRUM IX Fakultas Psikologi Unpad. Tahun 2006 Internet 17/06/2009
http://id.teguh.web.id/pemberdayaan-masyarakat-miskin
http://www.jawapalace.org , 17/06/2009
A Halim dkk, Model-Model Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005,
http://fiqihsantoso.wordpress.com/2008/06/17/konsep-dan-metode-pemberdayaan-masyarakat-indonesia/
Prof. Dr. H Noeng Muhadjir, Kebijakan dan Perencanaan Social, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000.
Drs. H. Roesmidi, MM, http://id.teguh.web.id/pemberdayaan-masyarakat-miskin, 15/06/2009